permenkominfo 20 2016. ID; 6 HLM. permenkominfo 20 2016

5 Tahun 2013. Permenkominfo No. Permenkominfo No. PERMENKOMINFO NO. PMR. PERMENKOMINFO No. Detail Pratinjau Berkas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perbandingan pelindungan hukum terhadap data pribadi antara Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 (Permenkominfo 20/2016) Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa serta penerapannya dalam perjanjian layanan Dropbox. 20 Juli 2016. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik - Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018Meta. Dicabut dengan PERMENKOMINFO No. 2016 PERMENKOMINFO NO. 33 Tahun 2012. Subjek. peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 23 tahun 2016: 2016: sertifikasi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler,komputer genggam, dan komputer tablet. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);. Keterangan. PP Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas Detail Dokumen Katalog Abstrak. Diubah . Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan. Download Now. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan setiap penyelenggara telekomunikasiNOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ITE maupun Permenkominfo No. SURABAYA, Jawa Timur —. Tipe Dokumen. Kedua aturan itu adalah PP No. 2016. 09 Mei 2016 Tanggal. Meta. U. Permenkominfo No. 128, KOMINFO. Permen ini mulai di Undangkan sejak kamis, (1/12). 26 September 2016 Tanggal Pengundangan. Permenkominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 474. 12 Tahun 2016, Pasal 26 ayat (2) PERMENKOMINFO No. Permenkominfo. 12: Peraturan Menteri : 20 Tahun 2006: 14-08-2006:. Tahun : 2016. Tautan. (1829), LL KEMKOMINFO : 24 HLM. Judul. 20Tahun2016)tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi). 31 Januari 2021 Sumber. 05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga; 20. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik [X]Kementerian Komunikasi dan Informatika. 27, 2018 • 0 likes • 989 views. Permenkominfo. KOMINFO/01/2010, PERMENKOMINFO No. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik [VIII:35]. 20 Tahun 2016 (Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik) Perbawaslu. NO. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan. Permenkominfo No. KOMINFO/03/2011. 6 TAHUN 2019, BN. TENTANG DATABASE PERATURAN. 12, BN. 20 Juli 2016 Tanggal Berlaku. Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. Dasar Hukum. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-undang (UU) Pemerintah Pusat No. E. 22 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran. GO. 3 Tahun 2016 Tentang. Kementerian KOMINFO; JDIHN; JDIH RRI;Asas ataupun prinsip perlindungan data pribadi terdapat pada peraturan turunan dari UU ITE dan perubahannya yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20 Tahun 2016). Tempat Penetapan. 25 TAHUN 2015, BN NO. 22-01-2013. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 November 2016 dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2016. 29 Desember 2016. Detailnya ada di laman kominfo,” ungkap Dirjen Aptika Kemkominfo Semuel Abrijani. PT Datacomm Diangraha. T. 9, BN. 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Detail Dokumen Katalog Abstrak. 36 Tahun 2014. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); . KOMINFO/10/2005. PERMENKOMINFO No. Regulasi tersebut dengan. Meta. 537/KEP/M. PERMENKOMINFO No. 03 Tahun 2022. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Glosarium. Judul. 18 Tahun 2016; 9: Peraturan Menteri : 07. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi - Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016. 27 Januari 2016. Peraturan Menteri KOMINFO No 25 Tahun 2015. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat - Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020This writing uses the normative juridical method due to the ambiguity of norms due to unclear arrangements governing civil lawsuits that can be taken by victims whose personal data is misused by unscrupulous telecommunication providers, so that the results obtained are two main points, namely regarding the regulation of personal data protection. Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 8 Oktober 2019. 2016 PERMENKOMINFO NO. Jakarta Tanggal Penetapan. Peraturan Menteri KOMINFO No 03 Tahun 2020. Diunggah pada Rabu, 20 September 2023. PermenKominfo No 20 tahun 2016 • Sesuai Pasal 17 , Pusat Data Center dan Disaster Recovery Center wajib berada di Wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kominfo: Bidang Hukum-Lampiran: Lihat Detail Lihat Abstrak Unduh Terjemahan Produk Hukum Tautan. E. 6, BN. Indonesia, Kementerian Komunikasi dan. PT Datacomm Diangraha Follow. Ketentuan mengenai perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang diatur dalam PERMENKOMINFO No. Jenis. 9 Tahun 2016. The Ministry of Communication and Information Technology issued Regulation No. Selain melakukan pengaduan,menurut Pasal 38 ayat 1 UU Permenkominfo No. T. 21 Tahun 2014 (Jadwal Retensi Arsip di Bawaslu) Perbawaslu No. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016). Belum Tersedia. Meta. 2018. Badan/Pengarang. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Berlaku. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Peraturan Perundang-undangan. 5: Peraturan Menteri : 10 Tahun 2007: 27-03-2007:. pemetaan pemerintah daerah kominfo. 20. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik(PP PSTE) dan Permenkominfo No. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA – ORGANISASI DAN TATA KERJA. Keterangan. Sumber. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus. Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. ABSTRAK :-Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun. Selain itu, Konsumen juga mempunyai hak menggugat Perusahaan jika datanya tidak digunakan tanpa persetujuannya ( Pasal 26 ayat (2) UU ITE ). Tidak ada pedoman yang lebih rinci dan spesifik mengenai data apa saja yang dapat masuk ke dalam definisi tersebut, seperti nama, nomor telepon, tempat dan tanggal lahir, dan data-data. Peraturan Menteri KOMINFO No 16 Tahun 2011. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. T. (456), LL KEMKOMINFO : 8 HLM. Tahun. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. kominfo/02/2011, bn no. 17 Tahun 2016, PERMENKOMINFO No. 28/P/M. 2021/No. 20 Sep 2023 79 x diunduh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informa. Tempat Penetapan. 123, LL. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. Penelitian ini merupakan. Permenkominfo. Undang-undang (UU) Pemerintah Pusat No. Diubah . 12 Tahun 2016, Pasal 26 ayat (2) PERMENKOMINFO No. PERMENKOMINFO No. Tipe Dokumen. 01-08-2016 / 04-08-2016 Sumber: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. Subjek: KLASIFIKASI – PERMAINAN INTERAKTIF – ELEKTRONIK: Status Peraturan:. Selama ini, aturan tersebut mengatur agar platform media sosial menyediakan fitur pemberitahuan dan persetujuan di awal pembuatan akun bahwa data pribadi akan digunakan untuk sumber iklan digital. (1219), LL KEMKOMINFO : 11 HLM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 12 TAHUN. 2014. 21. Subjek. tentang Rumah Susun. Status Peraturan. Permenkominfo. 04 Juni 2015 Tanggal. GO. Tutup. 20/2016 hanya mengatur perlindungan data pribadi dalam lingkup penyelenggaraan sistem elektronik, dan POJK No. KM. PERMENKOMINFO NO. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Nomor. Pada saat PERMEN ini mulai berlaku, PERMENKOMINFO No. Indonesia. [Peraturan Perundang-undangan] Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016, Tanggal 11 April 2016 tentang Sistem Manajeman Pengamanan Informasi. KEMKOMINFO : 11 HLM. Detail Pratinjau Berkas. 18 Tahun 2014. peraturan. 1 Tahun 2015. Status Peraturan. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik [xi-xii]. Diubah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”) bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET Status. PP Nomor 82 Tahun 2012. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas. 8 Tahun 2013; PERMENKOMINFO No. P. Ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2021. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Berlaku 20 . Detail Pratinjau Berkas. Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika. 20 Tahun 2016. PERMENKOMINFO NO. 14, BN.